DPR Soroti Darurat Sampah Bali: Wisatawan Mulai Enggan Datang ke Pantai

INFO BALINESE – Persoalan sampah dan abrasi pantai di Bali mendapat sorotan serius dari anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu (8/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Mori menegaskan bahwa kondisi pantai di Bali, khususnya kawasan wisata seperti Pantai Kuta, kini menghadapi persoalan serius. Tidak hanya abrasi, namun juga penumpukan sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Bukan abrasi saja, tapi sampah di pantai sudah keterlaluan. Wisatawan sudah mulai enggan datang,” tegasnya.

Menurutnya, sebagian besar sampah laut berasal dari aliran sungai. Kondisi ini diperparah dengan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang membuat masyarakat terpaksa membakar atau membuang sampah langsung ke sungai.

Data yang disampaikan menunjukkan bahwa produksi sampah di Bali mencapai sekitar 1.500 ton per hari atau sekitar 664 ribu ton per tahun. Namun, hanya sekitar 64 persen yang mampu ditangani. Artinya, lebih dari 35 persen sampah belum terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan, termasuk kawasan wisata.

“Ini bukan persoalan kecil. Sampah yang tidak tertangani akhirnya kembali ke pantai dan merusak citra pariwisata Bali,” ujarnya.

Sorotan juga diberikan pada rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik di Klungkung dengan nilai investasi sekitar Rp400 miliar. Mori mempertanyakan target penyelesaian proyek tersebut di tengah kondisi yang dinilai sudah darurat.

Selain itu, kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada saat ini dinilai masih jauh dari cukup, dengan kemampuan pengolahan hanya sekitar 120 ton per hari.

“Kalau produksi sampah mencapai 1.500 ton per hari, tentu dibutuhkan lebih banyak fasilitas. Tidak cukup hanya revitalisasi yang ada,” jelasnya.

Tak hanya sampah, masalah abrasi juga menjadi perhatian serius, terutama di wilayah pesisir seperti Nusa Penida yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.

“Garis pantai hilang, infrastruktur rusak, lahan pertanian tergerus. Ini harus segera ditangani,” katanya.

Ia juga meminta kejelasan terkait penanganan 115 kilometer garis pantai yang disebut sedang dalam proses perbaikan oleh pemerintah.

Mori mengingatkan bahwa Bali merupakan tulang punggung pariwisata nasional. Ia juga menyinggung persaingan dengan negara lain seperti Vietnam yang terus mengembangkan sektor pariwisatanya.

“Kalau Bali rusak, dampaknya bukan hanya daerah, tapi nasional. Kontribusi pariwisata Bali sangat besar,” tegasnya.

DPR RI pun mendesak adanya langkah cepat dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan ini. Mori menekankan pentingnya solusi konkret dalam jangka pendek.

“Ini kondisi darurat. Kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah hari ini, bukan hanya menunggu 2028,” pungkasnya.*